Aku baru tahu bahwa yang berada didepanku adalah seorang anak Bupati di daerah tempatku bekerja. Saat itu aku dan seorang temanku yang sesama PNS berada di kantor BKD daerah, memasukkan berkas lamaran CPNSD untuk istri ku. “Wajar lah, anak seorang kepala daerah yang sedang berkuasa mangkal dimana pun yang ia suka”. Padahal, lanjut temanku itu, dia tidak bertugas di satuan perangkat kerja BKD ini. Saat itu anak pak bupati itu seperti sedang mengamati suasana pendaftaran PNS di lingkungan BKD setempat. “ Oh, anak bupati kita ternyata jadi PNS juga” dalam benakku. Seorang yang masih muda, mungkin umurnya masih sepantaran denganku dan sama-sama memakai seragam Linmas pula.
“Biasalah lah, seorang anak kepala daerah bisa jadi PNS di daerahnya”, pikirku. Tapi aneh saja, tiba-tiba dalam pikiranku timbul persaan berlebihan tentang konsep diriku. Saat itu aku merasa menjadi seorang yang sangat sukses, hebat sekaligus merasa sangat beruntung. Apa sebab? Pertama, aku merasa bahwa aku telah sejajar dengan seorang anak kepala daerah, ya sama-sama PNS. Padahal kalau saja ada ada lembaga pemeringkat kehidupan rumah tangga yang memperingkat latar kehidupan kami, tentu saja latar “IPOLEKSOSBUD” keluarga kami sangat jauh berbeda. Seperti kata kiasan, ibarat langit dan bumi. Latar belakang kehidupan keluarga ku sangat sederhana. Orang tua yang hanya bekerja sebagai pedagang keliling dan tak pernah punya ijazah. Apalagi dari lingkup kekuasan, keluarga kami tak pernah punya akses walau untuk tingkat kekuasaan daerah terkecil sekalipun. Sangat jauh berbeda levelnya dengan seorang anak bupati. Pastinya punya koneksi yang sangat luas.
Kedua: Aku yakin, kelulusan ku menjadi seorang PNS jauh lebih murni dari anak pak Bupati ini. Meskipun tak boleh berburuk sangka, tapi faktor anak “seseorang” akan menjadi sangat diperhitungkan dalam pembagian jatah kursi PNS di suatu daerah. Belum lagi faktor-faktor primitif yang hingga saat ini belum juga hilang. Seperti putra daerah atau bukan putra daerah. Aku bukan putra daerah setempat, saat itu posisiku pasti jauh lebih sulit untuk bisa lulus seleksi PNS. Tak ada yang membekingi apalagi lagi mau main sogok. Tak punya koneksi ke siapa menyogok bahkan tak ada uang untuk disogok.
Ketiga: Aku merasa bangga dengan konsep pikiran dan cita-cita ku yang jauh lebih tinggi dari seorang anak bupati. Dulu, aku tak pernah mau apalagi untuk bercita-cita jadi “kuli” bernama PNS ini. Namun kesulitan ekonomi dan kesempatan berkarir di bidang lain tak ada, aku tak punya pilihan lain yang lebih baik. Untuk membuka suatu usaha, aku tak punya modal yang cukup. Mau bekerja di tempat atau perusahaan swasta tak ada lowongan yang cukup “baik” untuk seorang yang tak punya “siapa-siapa” ini. Untuk terus melanjutkan studi apalagi, mau gali duit dari mana? Padahal andaisaja orangtua ku mampu menyekolahkan ku lebih tinggi, kenegeri manapun aku pasti mau menempuhnya. Bahkan, hingga kini aku masih terus berharap bisa diberikan izin oleh pak bupati untuk bisa melanjutkan pendidikan lagi. Atau jika saja orang tuaku dulu bisa meminjamkan modal yang cukup untuk bisa berbisnis secara profesional, pasti akan kujalankan. Tapi dalam kenyataan hidup, inilah pilihan yang terbaik bagiku saat itu. Hanya berfikir bagaimana bisa bertahan hidup ditengah himpitan ekonomi dan selanjutnya bertekad untuk bisa meneruskan pendidikan lagi dengan gaji yang kuterima. Ya, jadi semacam batu loncatan sehingga pekerjaan sebagai PNS ini bisa dengan cepat kuakhiri dan bisa menggapai karir yang jauh lebih tinggi.
Cita-cita seseorang tentu tak bisa dijustifikasi benar atau salahnya. Seseorang akan sangat terpengaruh latar belakang kehidupannya dalam memaknai arti sebuah kesuksesan. Seorang anak yang berasal dari keluarga miskin dan terberlakang tentu punya sudut pandang yang berbeda dengan anak seorang bupati yang punya harta berkecukupan. Dari sudut pandang sosial, anak dari seorang buruh tani bisa menyelesaikan pendidikan di universitas pasti dikatakan sudah berhasil. Apalagi jika dengan latar pendidikannya ia bisa mendapatkan pekerjaan yang “lumayan” layak. Menjadi PNS misalnya, tentu disebut-sebut sudah sangat berhasil. Tapi bila anak seorang Bupati hanya punya pendidikan SI dan bekerja sebagai PNS rendahan tentu suatu kemunduran yang sangat jauh. Tentu, sebagai anak dari seorang yang sedang berkuasa pasti akan banyak diberi peluang untuk mendapatkan jabatan nantinya. Tapi tetap saja, tetingginya-tingginya jabatan PNS ya cuma jadi seorang sekertaris daerah.
Seharusnyalah anak-anak muda di negeri ini harus mau bekerja keras untuk kemajuannya. Jangan hanya mengedapankan “jurus” aji mumpung. Mumpung orang tua punya kekuasaan, mengapa harus repot-repot mencari peluang kehidupan lain yang jauh lebih tinggi. Mengapa pula harus bersusah payah bersekolah lebih tinggi hingga ke luar negeri. Sebagai anak pejabat negara, toh akan banyak kemudahan yang akan diberikan. Mungkin pikiran-pikiran seperti inilah yang menggelayut di kebanyakan anak-anak pejabat di negeri ini. Padahal jika saja mereka mau belajar lebih tinggi, dimana saja di seluh penjuru dunia, segala fasiltas sudah ditanggung oleh pemerintah. Lantas kalau begini ceritanya, bagaimana negeri ini bisa maju???
“Biasalah lah, seorang anak kepala daerah bisa jadi PNS di daerahnya”, pikirku. Tapi aneh saja, tiba-tiba dalam pikiranku timbul persaan berlebihan tentang konsep diriku. Saat itu aku merasa menjadi seorang yang sangat sukses, hebat sekaligus merasa sangat beruntung. Apa sebab? Pertama, aku merasa bahwa aku telah sejajar dengan seorang anak kepala daerah, ya sama-sama PNS. Padahal kalau saja ada ada lembaga pemeringkat kehidupan rumah tangga yang memperingkat latar kehidupan kami, tentu saja latar “IPOLEKSOSBUD” keluarga kami sangat jauh berbeda. Seperti kata kiasan, ibarat langit dan bumi. Latar belakang kehidupan keluarga ku sangat sederhana. Orang tua yang hanya bekerja sebagai pedagang keliling dan tak pernah punya ijazah. Apalagi dari lingkup kekuasan, keluarga kami tak pernah punya akses walau untuk tingkat kekuasaan daerah terkecil sekalipun. Sangat jauh berbeda levelnya dengan seorang anak bupati. Pastinya punya koneksi yang sangat luas.
Kedua: Aku yakin, kelulusan ku menjadi seorang PNS jauh lebih murni dari anak pak Bupati ini. Meskipun tak boleh berburuk sangka, tapi faktor anak “seseorang” akan menjadi sangat diperhitungkan dalam pembagian jatah kursi PNS di suatu daerah. Belum lagi faktor-faktor primitif yang hingga saat ini belum juga hilang. Seperti putra daerah atau bukan putra daerah. Aku bukan putra daerah setempat, saat itu posisiku pasti jauh lebih sulit untuk bisa lulus seleksi PNS. Tak ada yang membekingi apalagi lagi mau main sogok. Tak punya koneksi ke siapa menyogok bahkan tak ada uang untuk disogok.
Ketiga: Aku merasa bangga dengan konsep pikiran dan cita-cita ku yang jauh lebih tinggi dari seorang anak bupati. Dulu, aku tak pernah mau apalagi untuk bercita-cita jadi “kuli” bernama PNS ini. Namun kesulitan ekonomi dan kesempatan berkarir di bidang lain tak ada, aku tak punya pilihan lain yang lebih baik. Untuk membuka suatu usaha, aku tak punya modal yang cukup. Mau bekerja di tempat atau perusahaan swasta tak ada lowongan yang cukup “baik” untuk seorang yang tak punya “siapa-siapa” ini. Untuk terus melanjutkan studi apalagi, mau gali duit dari mana? Padahal andaisaja orangtua ku mampu menyekolahkan ku lebih tinggi, kenegeri manapun aku pasti mau menempuhnya. Bahkan, hingga kini aku masih terus berharap bisa diberikan izin oleh pak bupati untuk bisa melanjutkan pendidikan lagi. Atau jika saja orang tuaku dulu bisa meminjamkan modal yang cukup untuk bisa berbisnis secara profesional, pasti akan kujalankan. Tapi dalam kenyataan hidup, inilah pilihan yang terbaik bagiku saat itu. Hanya berfikir bagaimana bisa bertahan hidup ditengah himpitan ekonomi dan selanjutnya bertekad untuk bisa meneruskan pendidikan lagi dengan gaji yang kuterima. Ya, jadi semacam batu loncatan sehingga pekerjaan sebagai PNS ini bisa dengan cepat kuakhiri dan bisa menggapai karir yang jauh lebih tinggi.
Cita-cita seseorang tentu tak bisa dijustifikasi benar atau salahnya. Seseorang akan sangat terpengaruh latar belakang kehidupannya dalam memaknai arti sebuah kesuksesan. Seorang anak yang berasal dari keluarga miskin dan terberlakang tentu punya sudut pandang yang berbeda dengan anak seorang bupati yang punya harta berkecukupan. Dari sudut pandang sosial, anak dari seorang buruh tani bisa menyelesaikan pendidikan di universitas pasti dikatakan sudah berhasil. Apalagi jika dengan latar pendidikannya ia bisa mendapatkan pekerjaan yang “lumayan” layak. Menjadi PNS misalnya, tentu disebut-sebut sudah sangat berhasil. Tapi bila anak seorang Bupati hanya punya pendidikan SI dan bekerja sebagai PNS rendahan tentu suatu kemunduran yang sangat jauh. Tentu, sebagai anak dari seorang yang sedang berkuasa pasti akan banyak diberi peluang untuk mendapatkan jabatan nantinya. Tapi tetap saja, tetingginya-tingginya jabatan PNS ya cuma jadi seorang sekertaris daerah.
Seharusnyalah anak-anak muda di negeri ini harus mau bekerja keras untuk kemajuannya. Jangan hanya mengedapankan “jurus” aji mumpung. Mumpung orang tua punya kekuasaan, mengapa harus repot-repot mencari peluang kehidupan lain yang jauh lebih tinggi. Mengapa pula harus bersusah payah bersekolah lebih tinggi hingga ke luar negeri. Sebagai anak pejabat negara, toh akan banyak kemudahan yang akan diberikan. Mungkin pikiran-pikiran seperti inilah yang menggelayut di kebanyakan anak-anak pejabat di negeri ini. Padahal jika saja mereka mau belajar lebih tinggi, dimana saja di seluh penjuru dunia, segala fasiltas sudah ditanggung oleh pemerintah. Lantas kalau begini ceritanya, bagaimana negeri ini bisa maju???
Tidak ada komentar:
Posting Komentar